Baru
Jakarta Akan Kembali Terapkan WFH Untuk Kurangi Polusi Udara
Mulai bulan September 2023 Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan WFO untuk ASN, skema 50:50 atau 40:60 untuk atasi polusi udara.
Buntut dari meningkatnya polusi udara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja Work from Office (WFO) dan Work from Home (WFH) di lingkungannya mulai September 2023.
Hal itu merupakan implementasi dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan Rapat Terbatas mengenai peningkatan kualitas udara Jakarta dan sekitarnya yang dilaksanakan di Istana Negara, Senin (14/8).
Skema WFH di Pemprov DKI Jakarta
“Kami tadi membahas work from home untuk mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta. Artinya, WFH itu bisa 50:50 persen atau 40:60 persen untuk mengurangi kegiatan harian di Pemprov DKI,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (14/8/2023).
Baca juga: Kurangi Polusi Udara, Pemprov DKI Jakarta Diimbau Gunakan Kendaraan Dinas Listrik
“Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, bagi pegawai Pemprov DKI yang bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat, akan tetap WFO. Sedangkan sisanya, WFH.
WFH adalah singkatan dari work from home yang artinya kerja di rumah. Meski kedengarannya lebih enak karena tidak perlu ke kantor, WFH adalah kebijakan yang membosankan dan merepotkan karena pegawai harus bekerja dengan risiko distraksi aktivitas di lingkungan rumah.
WFH bagi perusahaan swasta sifatnya imbauan
Kebijakan WFH adalah berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi perusahaan swasta yang beroperasi di Jakarta, Heru hanya memberi imbauan agar mereka menerapkan sistem kerja hibrida seperti yang dilakukan di wilayah Pemprov DKI.
Baca juga: Komponen Mobil yang Harus Selalu dalam Kondisi Bersih, Apa Saja Itu?
“Di Pemda sifatnya wajib,” terang Heru. “Sebagian katanya, sudah ada yang jalan, sebagian karena bentuk usaha yang tidak bisa, ya silahkan, kembali ke mereka,” tambah Heru.
Sistem kerja hibrida itu merupakan solusi jangka pendek atas buruknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Menurut Heru, jika banyak pegawai yang bekerja dari rumah, polusi udara dari gas buang kendaraan akan berkurang.
Uji emisi di DKI Jakarta
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, dalam jangka pendek pencemaran udara di Jakarta tidak hanya bisa diselesaikan dengan WFH.
Baca juga: Polisi Sebut Kemacetan DKI Jakarta Dianggap Sudah Tidak Ideal, Apa Solusinya?
“Mengenai polusi ini konteks jangka pendeknya bukan WFH,” kata Trubus kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, melansir Kompas.tv, Senin (14/8).
Trubus menyarankan agar Pemprov DKI merancang program WFH yang berkelanjutan dan dilakukan evaluasi. Menggandeng pihak swasta pun dianggap perlu menurut Trubus, jangan hanya berupa imbauan.
Pemprov DKI seharusnya, tambah Trubus lagi, bisa memberikan kompensasi dan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak menjalankan dan mengikuti WFH.
Baca juga: Kelebihan Jalan Berbayar Dibanding Ganjil Genap, Benarkah Lebih Efektif Atasi Kemacetan?
Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan uji emisi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
Ini lantaran selama ini uji emisi tidak dilakukan secara serius atau sungguh-sungguh, sehingga banyak kendaraan yang tidak layak masih berkeliaran di jalanan Jakarta.
“Terapkan uji emisi. Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” pungkas Trubus.
Penerapan jalan berbayar
Hal lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah polusi udara adalah dengan memberlakukan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Tujuannya adalah untuk mengendalikan kepadatan lalu lintas Jakarta guna mengurangi kemacetan yang berkonstribusi pada meningkatnya gas buang kendaraan.
Baca juga: Apa Sih Efek Ganti Knalpot Mobil?
Cara kerja sistem jalan berbayar ini adalah dengan memakai monitor electronic serta on-board unit yang dipasang pada kendaraan. Dan ketika kendaraan memasuki wilayah ERP di waktu tertentu, sistem akan mendeteksi dan mengenakan tarif sesuai jarak yang ditempuh.
Rencananya, ERP ini akan diberlakukan di 25 ruas jalan pada pukul 05.00 sampai dengan 22.00 WIB.
Kalau menurut kamu bagaimana, apakah WFH cukup dilakukan oleh ASN lingkup Pemprov DKI Jakarta atau perlu juga diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta seperti kata Presiden Jokowi?
