Baru
Sri Mulyani Juga Siapkan APBN 2024 Untuk Mobil Listrik
APBN 2024 menganggarkan penggantian mobil konvensional ke mobil listrik untuk pejabat pemerintah dan insentif untuk masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 adalah untuk mendukung ekosistem mobil listrik dan mendorong pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
Hal ini disampaikan Sri Mulyani pada Konferensi Pers Pengesahan RUU menjadi UU APBN 2024 yang disiarkan di akun Youtube Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta Pusat (21/9).
Apa pasal yang menyebabkan percepatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle) ini begitu penting dan masuk dalam APBN?
Baca juga: Utang Indonesia Lebih Banyak dari Aset, Begini Kata Sri Mulyani
Industri kendaraan listrik menjadi tantangan dan perhatian seluruh negara untuk menuju era netralitas karbon. Dan dalam hal ini Indonesia juga sudah menyatakan komitmennya untuk ikut ke arus tersebut.Â
Penjelasan Sri Mulyani
“APBN akan terus mendorong transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi, baik untuk mobil listrik maupun baterai dan juga hilirisasi dari sisi sektor pangan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa APBN 2024 digunakan untuk mendorong dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pelaksanaan Pemilu yang merupakan agenda nasional paling penting di tahun 2024, juga menyelesaikan sejumlah program Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang belum selesai.
Dikatakan, KBLBB ini dapat untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi dalam penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini secara tidak langsung juga membantu menurunkan emisi dan efisiensi subsidi energi.
Baca juga: Alasan Melakukan Refinancing, Hindari Kesalahan Ini
Pemerintah akan memberikan serangkaian insentif (subsidi) baik dari sisi supply juga demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.
Sedangkan di lingkungan pemerintahan sendiri seluruh kendaraan konvensional akan diganti dengan mobil listrik. Di antaranya Eselon I mendapat kendaraan berbasis untuk operasional sebesar Rp966.000.000 per unit dan Eselon II Rp746.000.000 per unit.Â
Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi daya. Anggaran juga diberikan untuk biaya pengadaan motor listrik sebesar Rp28.000.000 per unit. Khusus untuk kendaraan listrik operasional kantor atau instansi sebesar Rp430.000.000 per unit.
Baca juga: Fantastis, hutang Pinjol Warga Jawa Barat Tembus Rp13 Triliun
Biaya tidak hanya diberikan untuk pengadaan, tapi juga perawatan. Eselon I mendapat biaya perawatan mobil listrik sebesar Rp11.100.000Â per tahun.
Eselon II Rp10.990.000 per tahun, mobil listrik operasional instansi Rp10.460.000 per tahun, dan motor listrik Rp3.200.000 per tahun.Â
Alokasi APBN 2022-2024
Sejak tahun 2022 hingga 2024 nanti, negara sudah mengalokasikan anggaran Rp75,5 triliun untuk menggarap IKN Nusantara. Yakni Rp5,5 triliun di tahun 2022, Rp29,4 triliun di tahun 2023, dan Rp40,6 triliun untuk tahun 2024 mendatang.
Per Agustus 2023 saja realisasi anggaran untuk pembangunan IKN sudah menyentuh angka Rp6,4 triliun.
Baca juga: Apa Itu BI Checking dan Bagaimana Cara Ceknya
Sejauh ini, masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus segera diselesaikan di tahun 2024 nanti. Ditambah lagi, tahun depan menjadi tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Oleh karenanya Sri Mulyani menganggap penggunaan uang negara untuk mendukung transformasi ekonomi ke depan sifatnya sangat urgensi. Ditambahkannya lagi, perlu adanya inklusivitas dan sustainabilitas keuangan negara di masa mendatang.
“Pendapatan negara sebesar Rp2.802 triliun (di 2024) akan digunakan untuk berbagai aktivitas mendukung transformasi ekonomi, menekankan, dan memperbaiki indeks pembangunan Indonesia. Terutama dari sisi manusianya, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan ekstrem, stunting, dan juga dari sisi tingkat kemiskinan serta pengangguran gini coefficient,” jelas Sri Mulyani.
Baca juga: Kredit Mobil Macet di Tengah Jalan, Apa Sih Solusi Terbaiknya?
Sri Mulyani berjanji akan terus memonitor perkembangan global agar belanja negara bisa lebih terarah tahun depan. Ia juga menambahkan bahwa belanja negara di tahun 2024 bakal lebih fokus mengarah ke masyarakat Indonesia dalam kelompok 40 persen terbawah.
Bagaimana menurut kamu? Apa insentif kendaraan listrik masuk dalam APBN adalah langkah yang tepat dari pemerintah?
