Baru

Utang Indonesia Lebih Banyak dari Aset, Begini Kata Sri Mulyani

Ditulis oleh Raka Lestari

30 Agustus 2023

Ada tiga hal penyebab mengapa jumlah hutang negara masih lebih banyak dari aset. Simak penjelasan Sri Mulyani di bawah ini.

Ramai diberitakan bahwa hutang negara lebih besar daripada aset yang dimiliki. Namun begitu, berdasarkan catatan, utang pemerintah Indonesia terhitung Mei 2023 kembali turun.

Dikutip dari buku APBN KITA (Kinerja dan Fakta) edisi Juni 2023, total utang pemerintah per akhir bulan senilai Rp7.787,51 triliun, turun sekitar Rp62,38 triliun dari Rp7.849,89 triliun pada April 2023.

Penurunan utang akhir Mei juga turun lebih tajam ketimbang penurunan hutang di bulan April. Dan di bulan Juni, total hutang pemerintah Indonesia turun sekitar Rp29,18 triliun dari bulan sebelumnya Rp7.879,07 triliun.

Buku APBN menulis bahwa hal ini dipengaruhi oleh mutasi pembiayaan, baik dari instrumen pinjaman maupun SBN, di mana pembayaran cicilan pokok hutang pada bulan Mei lebih besar dari pada pengadaan/penerbitan hutang baru.

Temukan di artikel ini:

Jawaban Kemenkeu soal utang lebih banyak dari aset

Disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa jumlah kenaikan aset negara berjalan lebih lambat jika dibandingkan pertumbuhan kewajiban pemerintah dalam membayar utang selama tahun 2022.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Kemenkeu dengan Badan Anggaran RI.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan aset negara tidak secepat kewajiban. Selama tahun 2022, aset negara memang mengalami peningkatan menjadi Rp12.325,5 triliun dari tahun sebelumnya (2021) Rp11.454,6 triliun. Namun, kewajiban juga turut naik menjadi Rp8.920,6 triliun dari tahun 2021 yang jumlahnya Rp7.538,6 triliun.

“Aset dalam neraca kita tidak mungkin larinya secepat lainnya,” ujar Sri Mulyani, Selasa (29/8).

Penyebabnya, kata Sri Mulyani, dipicu oleh beberapa hal. Pertama, sepertiga belanja negara disalurkan ke daerah. Dengan kata lain, belanjanya tidak terbukukan dalam bentuk perubahan aset di pemerintah pusat.

“Mungkin kita pikirkan dari sisi konsolidasi,” katanya.

Yang kedua, belanja negara yang dalam bentuk pembentukan kualitas SDM (sumber daya manusia), seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat, tidak menghasilkan kenaikan aset dalam neraca.

“Kualitas SDM seperti disampaikan Ketua Banggar, umpamanya dalam bentuk stunting, kemiskinan atau pendidikan yang hanya SD, namun kita tingkatkan dengan memberikan vokasi, itu tidak akan menambah nilai neraca aset kita,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, oleh karena perekonomian Indonesia membaik di tahun ini, maka aset SDM kualitasnya turut terangkat.

“Inilah yang menyebabkan di dalam membaca neraca negara tidak sama dengan membaca neraca perusahaan,” tutur Sri Mulyani.

Tanggapi Jusuf Kalla

Sebelumnya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sempat melemparkan pernyataan bahwa Kemenkeu melakukan pembayaran hutang negara sebesar Rp1.000 triliun setiap tahunnya. Hal ini dibantah oleh Kemenkeu.

“Kita tidak mengeluarkan Rp1.000 T per tahun untuk membayar hutang seperti yang disampaikan oleh Pak JK,” tulis Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo di akun Twitter pribadinya, Jumat (2/6).

Yustinus juga menjabarkan berapa besaran pembayaran hutang dan bunganya yang dilakukan Kementerian Keuangan terhitung dari tahun 2017. Yakni Rp566,78 triliun tahun 2017, Rp759,26 triliun tahun 2018, Rp837,91 triliun tahun 2019, dan Rp902,37 triliun di tahun 2021.

Dalam pembayaran pokok dan bunga hutang, Yustinus mengatakan, Kemenkeu melakukannya dengan sangat hati-hati dan terukur.

“Agar kemampuan bayar dan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Berikut datanya, transparan tiada yang perlu ditutupi, sudah diaudit BPK,” kata Yustinus lagi.

Wah, banyak ya banget ya jumlah hutang negara kita. Semoga uangnya benar-benar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan merata di setiap sektoral dan wilayah.

Tags: